Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengumumkan langkah efisiensi anggaran sebesar Rp280 miliar sebagai bentuk respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan anggaran dilakukan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti perjalanan dinas dan acara seremonial, guna memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menjelaskan bahwa meskipun ada penghematan besar, anggaran untuk sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan daerah tetap terjaga. “Kami memastikan anggaran untuk sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan, tetap aman. Pemangkasan ini lebih banyak pada kegiatan yang sifatnya tidak mendesak,” ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa (25/2).
Nyanyang juga memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Kepri. “Tunjangan kinerja (tukin) ASN tetap diberikan sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya. Ia menambahkan, langkah efisiensi ini akan mendorong penggunaan anggaran yang lebih transparan dan efektif.
Instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik. Pemprov Kepri berkomitmen untuk terus memprioritaskan sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, sembari mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang ada.
“Program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat tetap berjalan sesuai rencana. Dengan efisiensi ini, kami berharap keuangan daerah dapat lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kepri,” tutup Nyanyang. Pemprov Kepri berencana terus melakukan evaluasi dan memastikan setiap dana yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
